Kevisualan Kota dan HP: Mataram dalam Biru Oranye, Merah, Kuning dan Hijau Muda

Oleh: Ferdiansyah Thajib

Memandang kota lewat tampilan-tampilan visual di ruang publik, orang semakin memaklumi (?) merapatnya kehadiran media-media komunikasi publik korporasi/komersial di tengah-tengah kepadatan bangunan dan pergerakan manusia. Media-media ini dianggap menandai ciri kota sebagai pusat kegiatan   ekonomi. Sebelum masuk pada catatan khusus tentang kevisualan komersial di ruang publik ini,- khususnya untuk produk yang terkait dengan budaya handphone, saya hendak memberi tanda kurung terlebih dahulu pada penggunaan istilah “pusat” sebagai bingkai tulisan.

Meskipun di banyak kota di Indonesia istilah pusat masih bisa dimaknai sebagai sesuatu yang tunggal, di mana alur kosentris satu kota masih dapat ditandai dengan jelas melalui arah pergerakan manusia dan kepadatan bangunan dari satu titik kawasan inti yang menjadi pusat kegiatan sosial, politik pemerintahan dan ekonomi  yang memancar ke kantong-kantong warga dan daerah pedesaan yang mengelilingnya;  makna ini juga semakin mengalami pergeseran di banyak kota yang lain. Kini orang biasa menjumpai  munculnya kota sebagai sebuah pusat dengan banyak pusat. Dan seperti kita tahu,  ada banyak hal yang melatarinya: perkembangan kota itu sendiri yang semakin merentangkan jarak sehingga menuntut munculnya titik-titik baru yang lebih mudah diakses sebagai pusat aktivitas; fenomena pemekaran daerah yang memunculkan pusat-pusat tata kelola pemerintahan baru berikut kebijakan tata kotanya; serta banyak persoalan lain.

Dengan bingkai kota sebagai pusat dengan banyak pusat ini saya masuk pada tampilan visualnya, terutama yang dibuat oleh korporasi dengan pesan-pesan promosi dan iklan dalam segala bentuk komunikasi publik. Kadang pesan ini disampaikan dengan bentuknya yang halus dan tidak mencolok mata, seperti melalui pemasangan logo-logo korporat di kaos serta gambar tempel yang melekat di kaca belakang mobil. Dan lebih sering lagi ia disampaikan dengan lantang, merebut perhatian lewat baliho-baliho raksasa atau bahkan memakan satu sisi tembok sebuah bangunan. Umumnya, korporasi menyampaikan pesan-pesan ini dengan satu tujuan: meningkatkan pemasukan melalui persuasi dan penguatan identitas brand-nya.


Dalam kasus kota Mataram, di pulau Lombok yang dalam kesempatan ini menjadi basis aktivitas saya dalam rangkaian penelitian tentang budaya handphone,  asumsi ini juga berlaku benar. Pusat-pusat kota disarati dengan baliho-baliho brand rokok, resto waralaba dunia seperti Kentucky Fried Chicken, McDonalds, Pizza Hut, properti dan perumahan, lembaga pendidikan, usaha-usaha lokal seperti warnet, toko buku, toko elektronik, dan seterusnya, berturut-turut semakin merapat begitu saya masuk ke salah satu kawasan pusat kota Mataram, jalan Airlangga. Jalan ini masih bersilangan dengan kawasan pusat politik pemerintahan di Jalan Pejanggik di sebelah utara dan berhimpit dengan pusat perdagangan Cakranegara di sebelah timur laut.

Mungkin karena saya selalu sudah terlanjur datang mengenakan kacamata seorang periset budaya handphone, maka pandangan saya selalu tertumpu pada media komunikasi publik yang menawarkan produk-produk yang terkait dengan handphone, baik  yang berupa teknologi telepon genggam seperti Nokia, Nexian, Blueberry dst. maupun penyedia jasa layanan telekomunikasi seperti XL, Mentari, Simpati, 3, Axis, IM-3

Branding produk yang saya sebutkan terakhir ini menjadi terasa mendominasi ruang pandang,  bukan hanya karena kacamata yang saya kenakan tadi, namun juga karena visual, jumlah dan ukurannya yang memang mencolok. Tidak seperti brand produk-produk lain yang masih terbatas pada baliho-baliho yang memang disewakan di pinggir-pinggir jalan, brand produk penyedia jasa layanan telekomunikasi meluber memenuhi tembok-tembok sisi bangunan, silih berganti dengan baliho pingir jalan, spanduk, poster di tembok-tembok dekat lampu merah, baliho yang melintang di tengah jalan, di kawasan sekolah,  sampai dengan sebuah monumen di persimpangan jalan. Semua ini seperti terus menerus mengingatkan konsumen untuk tetap bersetia pada brand yang sedang mereka gunakan atau membujuk calon konsumen baru untuk berpindah layanan atau memancing non-pengguna handphone untuk turut meramaikan medan komunikasi publik dengan membeli dan menggunakan jasa yang disediakan korporasi-korporasi yang tersebut. Sebagai bandingan,  Yuli Andari Merdikaningtyas dalam observasinya juga mencatat  tentang dominasi brand penyedia jasa layanan telekomunikasi  privat di ruang kota Indramayu.

Di luar teks-teks yang dicantumkan pada media-media komunikasi publik yang ada, amatan saya masuk pada ragam warna-warna yang muncul: Biru-Oranye untuk XL, Merah  untuk Simpati, Kuning untuk Mentari, Hijau Muda untuk IM3, dan seterusnya. Tampilan warna kota Mataram sehari-hari, demikian juga di daerah pinggiran pulau Lombok dan ruang publik lain yang pernah saya lihat di Indonesia selama ini, tampak makin seragam dalam spektrum warna yang saya sebutkan barusan.

Kodak mungkin menjadi korporasi pertama yang secara resmi mengadopsi warna sebagai bagian dari identitas korporat mereka ketika mereka mendaftarkan merk dagang “kuning Kodak” pada akhir abad kesembilan-belas (Siber, 2005). Sejak itu merk dagang berdasarkan warna menjadi sangat dibatasi namun juga menjadi semakin tidak dapat dipisahkan dengan bahasa identitas korporat. Sementara beberapa warna memang digunakan untuk mengingatkan konsumen pada korporasi itu sendiri, seperti warna Biru yang digunakan taksi Blue Bird,  warna juga digunakan para pengiklan untuk menyampaikan gagasan  atau kesan tentang brand mereka, warna biru pada Telkom misalnya digunakan untuk memberi kesan tentang  teknologi tinggi dan semangat inovasi. Ketika konsumen terus menerus diterpakan pada penanda-penanda ini , mereka akan menjadi terlatih untuk mengenali identitas brand melalui  satu  ataupun kombinasi warna tertentu.

Dalam tafsiran saya yang arbitrer sifatnya (karena tidak memeriksa satu persatu penjelasan yang disampaikan masing-masing korporasi penyedia jasa telekomunikasi mengenai warna korporat yang mereka pilih ) beragam warna cerah dan terang yang dipakai bagi saya justru memberi kesan seragam. Setiap warna, sama-sama mereprensentasikan tentang kemodernan (canggih,  simpel, cepat) dan semangat kebaruan (segar, muda, lincah). Nilai kemodernan dan kebaruan ini menjadi penentu batas tampilan desain grafis yang digunakan secara keseluruhan, mulai dari jenis huruf sampai dengan citra, simbol  serta model yang diusung. Pada gilirannya, melalui kevisualan warna yang memenuhi pemandangan ruang publik kota ini, saya tidak menangkap perbedaan strategi  yang cukup signifikan dalam persaingan industri telekomunikasi, baik di lingkaran penyedia layanan telekomunikasi privat yang ada atau bahkan Telkom sekali pun.  Kalaupun ada kenakalan visual, ia diijinkan ada sejauh  mendukung kemodernan dan kebaruan sebagai norma yang ditawarkan pada konsumen. Dengan demikian apakah dapat dikatakan bahwa,-sejauh warna korporat menjadi rujukan, konsumen  memang tidak pernah punya banyak pilihan nilai untuk dikonsumsi?

Strategi visual lain yang menarik untuk dilihat dalam catatan ini adalah semakin diliriknya  mural sebagai media promosi oleh korporasi-korporasi ini.  Tembok-tembok samping kios-kios penjual pulsa dan hp tampil dalam warna-warna brand korporasi yang menyokong (endorse) usaha para wiraswastawan lokal. Mural sebagai seni publik yang berkembang sejak akhir-1990an ini, seperti di  kota Yogyakarta misalnya, lahir sebagai  bagian dari kesenangan baru warga dalam menghias kota. Tembok-tembok kota yang tadinya dibiarkan polos atau malah carut-marut dengan coretan, semakin terisi dengan bentuk gambar dan pesan-pesan yang komunikatif sebagai bentuk ekspresi warga. Inisiatif ini juga semakin sering ditemukan di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung, dengan teknik-teknik yang mengalami perkembangan pula, termasuk dengan graffiti.

Saya juga melihat ada ketegangan visual baru di kota, yang  muncul dalam ragam praktik mural ini. Hubungan antara mural sebagai ekpresi artistik warga dan promisi korporasi belum tentu berlangsung dalam kerangka kompetitif. Dalam praktiknya, keduanya memang bisa saling menggantikan (atau secara harfiah, menimpa) dan di sisi lain juga bisa bersanding atau bahkan menguatkan, seperti yang berlangsung dalam perlombaan mural warga yang disponsori oleh pihak korporasi; tentu dengan penggunaan warna dan logo yang ditentukan pihak sponsor sebagai pemberi modal.

Sebagai bandingan lain, peristiwa sosial yang juga biasa mengubah wajah kota  menjadi penuh warna, adalah ketika berlangsung kampanye politik. Pewarnaan kota melalui bendera dan atribut partai lainnya, termasuk mengecat tembok bangunan dan jalan smapi dengan massa pendukung,  menjadi salah satu strategi utama partai-partai politik di Indonesia untuk menunjuk pada identitas politik suatu kelompok maupun individu. Catatan saya tidak cukup panjang untuk memeriksa hubungan antara strategi “pewarnaan kota” pada masa kampanye politik demi meningkatkan jumlah konstituen, dengan strategi promosi korporat demi meningkatkan konsumen. Mungkin menarik untuk digarisbawahi di sini, asumsi tentang warna sebagai identitas politik yang dimaknai secara keras ketimbang warna sebagai identitas konsumsi. Warna hijau sebagai penanda politik berbasis Islam, merah untuk nasionalisme, kuning untuk konservatisme dan seterusnya acap kali diandaikan  sebagai bentuk kesetiaan politik yang sifatnya lebih jangka panjang.  Tesis tentang seberapa kuat atau lenturnya pelekatan identitas politik pada warna  jika dibandingkan dengan hubungan warna dan  identitas konsumsi ini menjadi poin yang juga layak diperiksa.

(semua foto oleh Yuli Andari Merdikaningtyas)